BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meraih predikat BB Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan nilai A- untuk Reformasi Birokrasi (RB). Capaian itu menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan kinerja akuntabilitas dan RB terbaik di tingkat daerah.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kementerian PANRB, Budi Prawira, mengungkapkan hal itu dalam kegiatan Asistensi SAKIP dan Zona Integritas (ZI) di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Kamis (4/6/2026).
Menurut Budi, capaian Lampung menjadi modal untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di kabupaten/kota. Ia menilai, provinsi berhasil harus dapat tercermin kemajuan pemerintah daerah di bawahnya.
“Lampung bisa menjadi contoh karena capaian SAKIP sudah BB dan RB juga tertinggi dengan nilai A- di atas 84,” ujar Budi.
Ia mengingatkan masih terdapat pekerjaan rumah harus bersama menyelesaikannya. Hingga saat ini, belum ada pemerintah kabupaten/kota di Lampung dapat predikat BB SAKIP dan nilai RB di atas 80.
Kementerian PANRB mendorong Pemprov Lampung berperan lebih aktif membina dan mendampingi pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, pembangunan birokrasi berhasil di daerah tak dapat berjalan sendiri, tapi harus tumbuh kolektif.
Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan saat membuka asistensi SAKIP mengatakan, capaian itu ialah hasil dari proses perbaikan tata kelola secara konsisten selama bertahun-tahun.
“Dulu butuh 14 tahun meningkatkan nilai predikat C jadi B. Artinya, capaian hari ini ialah hasil komitmen bersama seluruh perangkat daerah memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja,” kata Marindo.
Ia menjelaskan, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja menjadi salah satu fokus Pemprov Lampung. Pemerintah daerah didorong memastikan setiap program dari biaya APBD mampu menghasilkan manfaat terukur bagi masyarakat.
Menurutnya, capaian SAKIP dan RB tak sekadar prestasi administratif, tapi keberhasilan ini kian baik kualitas pengelolaan pemerintahan, mulai perencanaan program, penggunaan anggaran, hingga pelayanan publik.
Pemprov juga terus memperkuat sinergi antara Bappeda, Inspektorat, dan Biro Organisasi untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RB. Langkah itu mempercepat peningkatan kualitas tata kelola di seluruh perangkat daerah.
Dengan raihan capaian ini, Pemprov Lampung dapat menjadi penggerak peningkatan akuntabilitas kinerja kabupaten/kota di wilayahnya. (kmf)
